RDUP PSSI, Klub Dengan DPD RI

By
Updated: Rabu, 27/05/15 00:00
RDUP PSSI, Klub Dengan DPD RI

PSSI dan perwakilan klub Indonesia Super League (ISL) yakni Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura melakukan rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5) siang.

Perwakilan PSSI diantaranya Wakil Ketua Umum, Erwin Dwi Budiawan, Anggota Komite Eksekutif, Diza Ali, Djamal Aziz, Direktur Hukum PSSI, Aristo Penagaribuan, Deputi Sekjen, Syaifudin Alamsyah. Sedangkan perwakilan klub Persebaya yakni Manajer tim Sulaiman Hary Ruswanto, serta Media Officer Bento Madubun dan Sekretaris Umum Rocky Bebena mewakil tim Persipura Jayapura.

RDPU ini dipimpin oleh Hardi Selamat Hood. Dalam rapat ini PSSI mendesak DPD untuk meninjau Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). "Permasalahan sepak bola nasional saat ini tak lepas dari peran BOPI sebagai lembaga yang dibawa Kemenpora. Oleh karena itu kami meminta Komite III DPD RI meninjau keberadaannya," kata Erwin.

"Contoh terakhir saat masalah visa tiga pemain asing Pahang FA yang akan melawan Persipura, Selasa (26/5) dalam laga AFC Cup 2015. Tiga pemain asing tersebut tidak mendapatkan visa masuk Indonesia karena kita harus melakukan proses rekomendasi ke BOPI dan mereka baru menerbitkan rekomendasi visa hari Sabtu (23/5)," tambah Erwin.

Erwin membeberkan bahwa PSSI meminta DPD RI bergerak cepat dengan mengevaluasi keberadaan BOPI.

"Selain itu, kita sudah berusaha sebaik mungkin Indonesia tidak di suspend oleh FIFA, tetapi SK pembekuan dari Menpora belum dicabut. Kita akui SK tersebut menghancurkan serta merugikan sepakbola nasional. Oleh karena itu, PSSI meminta DPD mendesak Menpora mencabut SK pembekuan tersebut," beber Erwin.

Sedangkan, Ketua Komite III DPD RI yang juga pimpinan RDPU tadi, Hardi Selamat Hood siap meneruskan masukan tersebut. "Seharusnya pemerintah tidak mengambil peran kewenangan PSSI. Kita menerima dan akan mempertimbangkan masukan tersebut," kata Hardi.

"DPD RI juga mendukung PSSI dan berjanji segera menghubungi Menpora, Imam Nahrawi untuk menyampaikan langsung desakan agar pemerintah berhenti mencampuri administrasi dalam penyelenggaraan sepaka bola di Indonesia," beber Hardi.

Dan di RDPU ini menghasilkan empat poin keputusan. Poin-poin ini akan dibawa langsung kepada Menpora, Imam Nahrawi, Rabu (27/5) ini juga.

Hasil RDPU PSSI dengan DPD RI:

1. Mendesak Kemenpora agar mentaati putusan sela yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No.91/G/2015/PTUN.Jkt.

2. Meminta agar Menpora Imam Nahrawi untuk segera mencabut SK No. 01307 tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa kegiatan keolahragaan PSSI tak diakui.

3. Meninjau keberadaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) karena tak sesuai dengan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

4. Hasil rapat akan dirangkum dan dikirimkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, melalui sebuah surat resmi hari ini.